Cite This        Tampung        Export Record
Judul PELANGGARAN PRINSIP NON REFOULEMENT OLEH THAILAND SEBAGAI NEGARA TRANSIT PENGUNGSI ROHINGYA (SUATU TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL) / ADINDA FARADINA
Pengarang ADINDA FARADINA
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --adindafara-9639
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
Subjek HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukumpengungsi internasional dalam mengatur perlindungan terhadap pengungsidan mengkaji bentuk pelanggaran yang dilakukan Thailand terhadappengungsi Rohingya serta meneliti apakah pelanggaran tersebut dapatdikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsipnon refoulementatautidak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Konvensi 1951dan Protokol 1967 mengatur ketentuan-ketentuan dalam memberikanperlindungan terhadap pengungsi yang terdiri dari ketentuan substansial danprosedural. Ketentuan substansial berisikan hak-hak yang dimiliki olehpengungsi seperti hak untuk tidak ditolak diperbatasan atau dipulangkan kenegara asalnya (non refoulement) dan hak-hak lainnya. Ketentuan proseduralmengatur proses penerimaan pengungsi di suatu negara, proses pemberianstatusnya, dan solusi permanen yang didapatkan seperti repatriasi sukarela,integrasi lokal, dan pemukiman di negara ketiga. 2) Thailand telah terbuktimelakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengungsi Rohingya yangterdiri dari penyiksaan, penahanan, dan pelanggaran prinsipnon refoulement.Walaupun terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitustowaways,rescue at the sea, danarrival of asylum seeker by boat, tetapi pengecualianini semua bisa terbantahkan. Thailand juga memberikan alasan pembenaranatas pelanggaran yang ia lakukan yaitu bahwa manusia perahu Rohingyamerupakan imigran ilegal dan migran ekonomi. Alasan tersebut dapatterbantahkan dengan fakta bahwa manusia perahu Rohingya telahmemenuhi kriteria pengungsi menurut Konvensi 1951 dan imigran ilegal yangmencari suaka dengan alasaan persekusi yang didapatkan di negaranyatidak boleh diusir serta status mereka seharusnya diproses oleh pihak yangberwenang atau UNHCR.Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran sebagaiberikut: 1) UNHCR seharusnya membentukpanel of expertsyang khususmenangani kasus ini sehingga penyelesainya tidak berlarut-larut. 2) UNHCRlebih aktif dalam mengkampanyekan prinsipnon refoulementke negara-negara. 3) UNHCR diharap dapat memberikan penjelasan ataumengeluarkan interpretasi yang jelas mengenai prinsipnon refoulementagarkedepannya terdapat suatu kesepakatan umum di negara-negara. 4)Pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi perlu menjadi acuannegara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009077
005 20200419065748
008 200419################|##########|#|##
024 0 $a--adindafara-9639
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
035 # # $a 0010-0517009077
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 FAR p
100 0 # $a ADINDA FARADINA
245 1 # $a PELANGGARAN PRINSIP NON REFOULEMENT OLEH THAILAND SEBAGAI NEGARA TRANSIT PENGUNGSI ROHINGYA (SUATU TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL) /$c ADINDA FARADINA
246 0 $a-2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukumpengungsi internasional dalam mengatur perlindungan terhadap pengungsidan mengkaji bentuk pelanggaran yang dilakukan Thailand terhadappengungsi Rohingya serta meneliti apakah pelanggaran tersebut dapatdikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsipnon refoulementatautidak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Konvensi 1951dan Protokol 1967 mengatur ketentuan-ketentuan dalam memberikanperlindungan terhadap pengungsi yang terdiri dari ketentuan substansial danprosedural. Ketentuan substansial berisikan hak-hak yang dimiliki olehpengungsi seperti hak untuk tidak ditolak diperbatasan atau dipulangkan kenegara asalnya (non refoulement) dan hak-hak lainnya. Ketentuan proseduralmengatur proses penerimaan pengungsi di suatu negara, proses pemberianstatusnya, dan solusi permanen yang didapatkan seperti repatriasi sukarela,integrasi lokal, dan pemukiman di negara ketiga. 2) Thailand telah terbuktimelakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengungsi Rohingya yangterdiri dari penyiksaan, penahanan, dan pelanggaran prinsipnon refoulement.Walaupun terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitustowaways,rescue at the sea, danarrival of asylum seeker by boat, tetapi pengecualianini semua bisa terbantahkan. Thailand juga memberikan alasan pembenaranatas pelanggaran yang ia lakukan yaitu bahwa manusia perahu Rohingyamerupakan imigran ilegal dan migran ekonomi. Alasan tersebut dapatterbantahkan dengan fakta bahwa manusia perahu Rohingya telahmemenuhi kriteria pengungsi menurut Konvensi 1951 dan imigran ilegal yangmencari suaka dengan alasaan persekusi yang didapatkan di negaranyatidak boleh diusir serta status mereka seharusnya diproses oleh pihak yangberwenang atau UNHCR.Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran sebagaiberikut: 1) UNHCR seharusnya membentukpanel of expertsyang khususmenangani kasus ini sehingga penyelesainya tidak berlarut-larut. 2) UNHCRlebih aktif dalam mengkampanyekan prinsipnon refoulementke negara-negara. 3) UNHCR diharap dapat memberikan penjelasan ataumengeluarkan interpretasi yang jelas mengenai prinsipnon refoulementagarkedepannya terdapat suatu kesepakatan umum di negara-negara. 4)Pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi perlu menjadi acuannegara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM INTERNASIONAL
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-08 12:28:18--adindafara-9639-1-12-adind-).pdf./files/disk1/193/--adindafara-9639-1-12-adind-).pdf/download.php?id=946712-ADINDA FARADINA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1267731
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --adindafara-9639-1-12-adind-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More