Cite This        Tampung        Export Record
Judul PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA / RININTA H. SOEPARDJO
Pengarang RININTA H. SOEPARDJO
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --rinintahso-9599
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
Subjek HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaanputusan arbitraseasing di Indonesia dengan melihat beberapa tinjuanaturan yang mengenai didalamnya seperti Undang-Undang No.30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, KonvensiNew York Tahun 1958, dan UNCITRAL (Convention Onthe Settlement ofInvestment Disputes Between States and National of Other States)danjuga untuk mengetahui apa dan bagaimana menghadapi hambatan yangterdapat didalamnya, kemudian memberikan saran yang ditawarkan.Dengan demikian, dengan harapan dapat memberikan penjelasanmengenai isi dan substansial pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Penelitian ini dilakukan denganpenelitian hukum normatif yangbersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis datasecara kualitatif terhadap data sekunder. Selanjutnya dideskripsikansecara kualitatif dan komprehensif dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum internasional untuk melihat perandalam pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia.Hasilmenunjukkan bahwa: 1). Aturan mengenai arbitrase dalamUndang-Undang No.30 Tahun 1999 cakupannya begitu luas, makahakim-hakim pengadilan negeri Indonesia serta semua pihak–pihak yangberkepentingan benar-benar memahami makna dan hakekat arbitrasesebab suatu konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yangbersifat praktis, non-konfrontatif, efisien dan efektif serta sosialisasi yangmenyeluruh terhadap proses pengajuan pelaksanaan arbitrase asing diIndonesia yang harus dijalankan sesuai peraturan yang ada.Juga wajibuntuk menguasai isi dan substansi baik dari Konvensi New York 1958,Kepres No. 34 Tahun1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun1990, ratifikasiUNCITRAL (Convention On the Settlement of InvestmentDisputes Between States and National of Other States)hingga UUArbitrase No. 30 Tahun 1999. 2). Adanya hambatan dalam eksekusipelaksanaan arbitrase asing di Indonesia yaitu mengenai definisiketertiban umum.Solusi menurut penulis yaitu bagi ketuapengadilan yangditunjuk harus menelaah keadaan sebenarnya apa dimaksud denganketertiban umum tersebut dan juga melihat ketertiban umum tidak hanyaberdampak pada arbitrase asing saja tapi dibidang lainnya sepertibertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum danmasyarakat indonesia.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009042
005 20200419063239
008 200419################|##########|#|##
024 0 $a--rinintahso-9599
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
035 # # $a 0010-0517009042
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 SOE p
100 0 # $a RININTA H. SOEPARDJO
245 1 # $a PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA /$c RININTA H. SOEPARDJO
246 0 $a-2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaanputusan arbitraseasing di Indonesia dengan melihat beberapa tinjuanaturan yang mengenai didalamnya seperti Undang-Undang No.30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, KonvensiNew York Tahun 1958, dan UNCITRAL (Convention Onthe Settlement ofInvestment Disputes Between States and National of Other States)danjuga untuk mengetahui apa dan bagaimana menghadapi hambatan yangterdapat didalamnya, kemudian memberikan saran yang ditawarkan.Dengan demikian, dengan harapan dapat memberikan penjelasanmengenai isi dan substansial pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Penelitian ini dilakukan denganpenelitian hukum normatif yangbersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis datasecara kualitatif terhadap data sekunder. Selanjutnya dideskripsikansecara kualitatif dan komprehensif dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum internasional untuk melihat perandalam pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia.Hasilmenunjukkan bahwa: 1). Aturan mengenai arbitrase dalamUndang-Undang No.30 Tahun 1999 cakupannya begitu luas, makahakim-hakim pengadilan negeri Indonesia serta semua pihak–pihak yangberkepentingan benar-benar memahami makna dan hakekat arbitrasesebab suatu konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yangbersifat praktis, non-konfrontatif, efisien dan efektif serta sosialisasi yangmenyeluruh terhadap proses pengajuan pelaksanaan arbitrase asing diIndonesia yang harus dijalankan sesuai peraturan yang ada.Juga wajibuntuk menguasai isi dan substansi baik dari Konvensi New York 1958,Kepres No. 34 Tahun1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun1990, ratifikasiUNCITRAL (Convention On the Settlement of InvestmentDisputes Between States and National of Other States)hingga UUArbitrase No. 30 Tahun 1999. 2). Adanya hambatan dalam eksekusipelaksanaan arbitrase asing di Indonesia yaitu mengenai definisiketertiban umum.Solusi menurut penulis yaitu bagi ketuapengadilan yangditunjuk harus menelaah keadaan sebenarnya apa dimaksud denganketertiban umum tersebut dan juga melihat ketertiban umum tidak hanyaberdampak pada arbitrase asing saja tapi dibidang lainnya sepertibertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum danmasyarakat indonesia.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM INTERNASIONAL
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-08 11:42:17--rinintahso-9599-1-12-rinin-k.pdf./files/disk1/192/--rinintahso-9599-1-12-rinin-k.pdf/download.php?id=942912-RININTA H. SOEPARDJO(FILEminimizer) ... ok.pdfapplication/pdf177611
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --rinintahso-9599-1-12-rinin-k.pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More