Cite This        Tampung        Export Record
Judul UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI PRAKTEK PERDAGANGAN ANAK DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 DI INDONESIA / HUTARI YULIANTI ALUNAT
Pengarang HUTARI YULIANTI ALUNAT
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --hutariyuli-9569
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
Subjek HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentukperdagangan anak di indonesia serta mendeskripsikan kebijakan pemerintahIndonesia dalam penanggulangan perdagangan anak lintas negara yang telah dirumuskan dalam sebuah keputusan atau undang-undang. Penelitian ini dilakukanmelalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, pengumpulan bahan melaluiliteratur-literatur baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy, penelitian lapangandilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan mengenaitrafficking anak dan menganalisis secara induktif-deduktif yang lazim digunakandalam kajian hukum internasional.Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1). Bahwa bentukbentuk perdagangan anak di Indonesia, yaitu: eksploitasi seksual, kerja paksa,perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratanutang, pengantin pesanan, perdagangan organ tubuh manusia, 2). Bahwa pemerintahIndonesia dalam mengatasi praktek perdagangan anak lintas negara, yakni Indonesiatelah meratifikasi CRC melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Protokol Palermomelalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol toPreverent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women andChildren, Supplementing The United Nations Convention Against TransnationalOrganized Crime. kemudian pemrintah membentuk Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai perangkat hukum nasional. Selainitu, Pemerintah juga telah menerbitkan Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang RANPenghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi NasionalSeksual komersil Anak dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana AksiNasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2007pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk kelompok anak-anak.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009013
005 20200418092059
008 200418################|##########|#|##
024 0 $a--hutariyuli-9569
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
035 # # $a 0010-0517009013
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 ALU u
100 0 # $a HUTARI YULIANTI ALUNAT
245 1 # $a UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI PRAKTEK PERDAGANGAN ANAK DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 DI INDONESIA /$c HUTARI YULIANTI ALUNAT
246 0 $a-2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentukperdagangan anak di indonesia serta mendeskripsikan kebijakan pemerintahIndonesia dalam penanggulangan perdagangan anak lintas negara yang telah dirumuskan dalam sebuah keputusan atau undang-undang. Penelitian ini dilakukanmelalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, pengumpulan bahan melaluiliteratur-literatur baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy, penelitian lapangandilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan mengenaitrafficking anak dan menganalisis secara induktif-deduktif yang lazim digunakandalam kajian hukum internasional.Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1). Bahwa bentukbentuk perdagangan anak di Indonesia, yaitu: eksploitasi seksual, kerja paksa,perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratanutang, pengantin pesanan, perdagangan organ tubuh manusia, 2). Bahwa pemerintahIndonesia dalam mengatasi praktek perdagangan anak lintas negara, yakni Indonesiatelah meratifikasi CRC melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Protokol Palermomelalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol toPreverent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women andChildren, Supplementing The United Nations Convention Against TransnationalOrganized Crime. kemudian pemrintah membentuk Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai perangkat hukum nasional. Selainitu, Pemerintah juga telah menerbitkan Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang RANPenghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi NasionalSeksual komersil Anak dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana AksiNasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2007pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk kelompok anak-anak.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM INTERNASIONAL
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-08 10:44:06--hutariyuli-9569-1-12-hutar-).pdf./files/disk1/192/--hutariyuli-9569-1-12-hutar-).pdf/download.php?id=939812-HUTARI YULIANTI-B11108381(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1140692
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --hutariyuli-9569-1-12-hutar-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More