Cite This        Tampung        Export Record
Judul PRAKTIK SPIONASE DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA DITINJAU p HUKUM INTERNASIONAL / FLORINY DEASY VICTORINA PINONTOAN
Pengarang FLORINY DEASY VICTORINA PINONTOAN
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --florinydea-9544
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
Subjek HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahuikebebasan staf diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan besarnegara pengirim di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 danuntuk mengetahui peranan hukum internasional khususnya konvensi wina1961 dalam mengatasi masalah spionase antar negara.Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang ada di makassar,yakni perpustakaan Kota Makassar, perpustakaan universitas hasanuddindan perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin danperpustakaan di Jakarta, yakni Perpustakaan Pusat Universitas Indonesiadan perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan(Library Research). Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur danbuku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secarakualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebebasan tersebut yaknitidak dapat diganggu gugat., kebebasan bergerak, kebebasanberkomunikasi, kebebasan dari yurisdiksi pidana maupun perdata negarapenerima, kebebasan terhadap jaminan sosial, pajak dan bea cukai,kekebalan dan keistimewaan yang juga didapatkan oleh anggotakeluarga, staf diplomatik lainnya, dan pembantu rumah tangga, kekebalandan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik, kekebalan dankeistimewaan tempat kediaman pejabat diplomatik. (2) Praktik spionaseatau permata-mataan merupakan kegiatan yang tidak pernah dapatditerima oleh negara manapun di dunia ini. Tetapi banyak pula negarayang terus saja melakukan praktik spionase. Sayangnya peranan hukuminternasional tidak begitu besar dalam mengatasi masalah ini. KonvensiWina sendiri hanya mengatur bahwa informasi yang didaptkan olehseorang diplomat harus dengan cara-cara yang sah. Sementarakekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang diplomat danstaf diplomatik begitu banyak. Akibatnya, personan non grata dandilanjutkan dengan deportasi menjadi cara yang dilakukan oleh banyaknegara jika terbukti adanya praktik spionase.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008990
005 20200416070715
008 200416################|##########|#|##
024 0 $a--florinydea-9544
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
035 # # $a 0010-0517008990
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 PIN p
100 0 # $a FLORINY DEASY VICTORINA PINONTOAN
245 1 # $a PRAKTIK SPIONASE DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA DITINJAU p HUKUM INTERNASIONAL /$c FLORINY DEASY VICTORINA PINONTOAN
246 0 $a-2013
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahuikebebasan staf diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan besarnegara pengirim di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 danuntuk mengetahui peranan hukum internasional khususnya konvensi wina1961 dalam mengatasi masalah spionase antar negara.Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang ada di makassar,yakni perpustakaan Kota Makassar, perpustakaan universitas hasanuddindan perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin danperpustakaan di Jakarta, yakni Perpustakaan Pusat Universitas Indonesiadan perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan(Library Research). Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur danbuku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secarakualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebebasan tersebut yaknitidak dapat diganggu gugat., kebebasan bergerak, kebebasanberkomunikasi, kebebasan dari yurisdiksi pidana maupun perdata negarapenerima, kebebasan terhadap jaminan sosial, pajak dan bea cukai,kekebalan dan keistimewaan yang juga didapatkan oleh anggotakeluarga, staf diplomatik lainnya, dan pembantu rumah tangga, kekebalandan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik, kekebalan dankeistimewaan tempat kediaman pejabat diplomatik. (2) Praktik spionaseatau permata-mataan merupakan kegiatan yang tidak pernah dapatditerima oleh negara manapun di dunia ini. Tetapi banyak pula negarayang terus saja melakukan praktik spionase. Sayangnya peranan hukuminternasional tidak begitu besar dalam mengatasi masalah ini. KonvensiWina sendiri hanya mengatur bahwa informasi yang didaptkan olehseorang diplomat harus dengan cara-cara yang sah. Sementarakekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang diplomat danstaf diplomatik begitu banyak. Akibatnya, personan non grata dandilanjutkan dengan deportasi menjadi cara yang dilakukan oleh banyaknegara jika terbukti adanya praktik spionase.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM INTERNASIONAL
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-08 10:18:13--florinydea-9544-1-12-flori-).pdf./files/disk1/191/--florinydea-9544-1-12-flori-).pdf/download.php?id=937412-FLORINY DEASY VICTORINA PINONTOAN(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1034944
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --florinydea-9544-1-12-flori-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More