Cite This        Tampung        Export Record
Judul IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERKAIT PENGEMBALIAN ASET KEJAHATAN KORUPSI YANG DISEMBUNYIKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL / ARWAN ARSYAD
Pengarang ARWAN ARSYAD
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2011
ISMN --arwanarsya-9512
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
Subjek HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak Penulisan ini bertujuan untukmengetahui implementasiMutual LegalAssistanceterkait pengembalian aset kejahatan korupsi yangdisembunyikan di luar negeri. dan untuk mengetahui faktor-faktor dalampelaksanaanMutual Legal Assistanceterkait upaya pengembalian asetkejahatan korupsi yang disembunyikan di luar negeri.Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, yangmerupakan data sekunder dalam penelitian ini. Data dan informasi yangberhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatanyuridis.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)ImplementasiMutual LegalAssistanceterkait pengembalian aset kejahatan korupsi dilakukan denganmenerapkan kedalam undang-undang nasional dan perjanjian-perjanjianinternasional baik secara bilateral maupun multilateral, namun keberadaanundang-undang tersebut masih kurang menunjang keberlakuan UNCAC.2)Dalam pelaksanaanMutual Legal Assistanceterkait pengembalian asetkejahatan korupsi yang disembunyikan di luar negeri faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan meliputi faktor hukum itu sendiri berupaketerbatasan undang-undang, faktorpenegak hukum berupa kurangnyapolitical willdari pemerintah, faktor sarana dan fasilitas berupa kurangnyaalokasi dana dari pemerintah yang dibutuhkan dalam prosespengembalian aset dan juga faktor eksternal berupa perbedaan sistemhukum antar negara danbeberapa negara yang dimintai bantuan kurangkooperatif.Disarankan kepada negara-negara untuk membuat peraturan nasionalyang menunjang UNCAC dan melakukan perjanjian dengan lebih banyaknegara lain disamping itu negara disarankan untuk lebih memilikipoliticalwilldalam hubungannya dengan upaya pengembalian aset korupsi danmengalokasikan dana yang dibutuhkan dalam proses pengembalian aset
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008959
005 20200416084357
008 200416################|##########|#|##
024 0 $a--arwanarsya-9512
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Internasional/
035 # # $a 0010-0517008959
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H11 ARS i
100 0 # $a ARWAN ARSYAD
245 1 # $a IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERKAIT PENGEMBALIAN ASET KEJAHATAN KORUPSI YANG DISEMBUNYIKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL /$c ARWAN ARSYAD
246 0 $a-2011
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2011
520 # # $a Penulisan ini bertujuan untukmengetahui implementasiMutual LegalAssistanceterkait pengembalian aset kejahatan korupsi yangdisembunyikan di luar negeri. dan untuk mengetahui faktor-faktor dalampelaksanaanMutual Legal Assistanceterkait upaya pengembalian asetkejahatan korupsi yang disembunyikan di luar negeri.Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, yangmerupakan data sekunder dalam penelitian ini. Data dan informasi yangberhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatanyuridis.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)ImplementasiMutual LegalAssistanceterkait pengembalian aset kejahatan korupsi dilakukan denganmenerapkan kedalam undang-undang nasional dan perjanjian-perjanjianinternasional baik secara bilateral maupun multilateral, namun keberadaanundang-undang tersebut masih kurang menunjang keberlakuan UNCAC.2)Dalam pelaksanaanMutual Legal Assistanceterkait pengembalian asetkejahatan korupsi yang disembunyikan di luar negeri faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan meliputi faktor hukum itu sendiri berupaketerbatasan undang-undang, faktorpenegak hukum berupa kurangnyapolitical willdari pemerintah, faktor sarana dan fasilitas berupa kurangnyaalokasi dana dari pemerintah yang dibutuhkan dalam prosespengembalian aset dan juga faktor eksternal berupa perbedaan sistemhukum antar negara danbeberapa negara yang dimintai bantuan kurangkooperatif.Disarankan kepada negara-negara untuk membuat peraturan nasionalyang menunjang UNCAC dan melakukan perjanjian dengan lebih banyaknegara lain disamping itu negara disarankan untuk lebih memilikipoliticalwilldalam hubungannya dengan upaya pengembalian aset korupsi danmengalokasikan dana yang dibutuhkan dalam proses pengembalian aset
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM INTERNASIONAL
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-07 15:50:07--arwanarsya-9512-1-11%20-%2-d.pdf./files/disk1/191/--arwanarsya-9512-1-11%20-%2-d.pdf/download.php?id=934411%20-%20ARWAN%20ARSYAD(FILEminimizer).compressed.pdfapplication/pdf825865
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --arwanarsya-9512-1-11%20-%2-d.pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More