Cite This        Tampung        Export Record
Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS TENTANG PEMECAHAN SERTIPIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR) / AFIRA HUSNUL KHATIMAH
Pengarang AFIRA HUSNUL KHATIMAH
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --afirahusnu-9427
/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Tujuan penelitian ini dilakukan untuk 1. mengetahui alasan KantorPertanahan Kota Makassar dalam hal penolakan permohonan pemecahanSertipikat Hak Milik Atas Tanah, 2. Untuk mendapatkan gambaranperlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Atas Tanah.Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,Dinas PU Bina Marga Prov. Sul-sel, dan Lembaga OmbudsmanMakassar, serta melakukan wawancara dengan pemegang Sertipikat HakMilik Atas Tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alasan Kantor Pertanahandalam penolakan permohonan pemecahan sertipikat Hak MilikNo.20523/BIRA atas nama Alimuddin yaitu sertipikat tanah tersebutmerupakan sertipikat pengganti yang diterbitkan oleh Kantor pertanahandengan No.186/1981 (dinyatakan hilang) yang telah dibebaskan olehpihak pemerintah. Sehingga Kantor pertanahan tidak dapatmenindaklanjuti permohonan tersebut. 2).Alimuddin memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan aturan yangberlaku, serta Alimuddin telah menguasai tanah tersebut selama 6 tahundan selama memiliki dan mengelola tanah tersebut menjadi ruko tidak adagugatan dari pihak lain, sehingga berhak mendapatkan perlindungan.Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Makassar bertanggungjawabterhadap penerbitan sertipikat pengganti no. 20523/BIRA tersebut denganmelakukan pembatalan sertipikat karena Kantor Pertanahan menerbitkansertipikat tanpa mengecek data-data fisik serta kebenaran dari sertipikattersebut. Disamping itu sebaiknya Alimuddin selaku pemohonmenindaklanjuti ke jalur Pengadilan Tata Usaha Negara sehinggamendapatkan kepastian hukum, setelah ada putusan dari PTUN makaPak Alimuddin dapat memilih jalur perdata atau pidana, sehingga tidakmenimbulkan kerugian besar bagi Alimuddin selaku pemohon.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008881
005 20200325045130
008 200325################|##########|#|##
024 0 $a--afirahusnu-9427
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
035 # # $a 0010-0517008881
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 KHA p
100 0 # $a AFIRA HUSNUL KHATIMAH
245 1 # $a PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS TENTANG PEMECAHAN SERTIPIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR) /$c AFIRA HUSNUL KHATIMAH
246 0 $a-2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Tujuan penelitian ini dilakukan untuk 1. mengetahui alasan KantorPertanahan Kota Makassar dalam hal penolakan permohonan pemecahanSertipikat Hak Milik Atas Tanah, 2. Untuk mendapatkan gambaranperlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Atas Tanah.Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,Dinas PU Bina Marga Prov. Sul-sel, dan Lembaga OmbudsmanMakassar, serta melakukan wawancara dengan pemegang Sertipikat HakMilik Atas Tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alasan Kantor Pertanahandalam penolakan permohonan pemecahan sertipikat Hak MilikNo.20523/BIRA atas nama Alimuddin yaitu sertipikat tanah tersebutmerupakan sertipikat pengganti yang diterbitkan oleh Kantor pertanahandengan No.186/1981 (dinyatakan hilang) yang telah dibebaskan olehpihak pemerintah. Sehingga Kantor pertanahan tidak dapatmenindaklanjuti permohonan tersebut. 2).Alimuddin memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan aturan yangberlaku, serta Alimuddin telah menguasai tanah tersebut selama 6 tahundan selama memiliki dan mengelola tanah tersebut menjadi ruko tidak adagugatan dari pihak lain, sehingga berhak mendapatkan perlindungan.Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Makassar bertanggungjawabterhadap penerbitan sertipikat pengganti no. 20523/BIRA tersebut denganmelakukan pembatalan sertipikat karena Kantor Pertanahan menerbitkansertipikat tanpa mengecek data-data fisik serta kebenaran dari sertipikattersebut. Disamping itu sebaiknya Alimuddin selaku pemohonmenindaklanjuti ke jalur Pengadilan Tata Usaha Negara sehinggamendapatkan kepastian hukum, setelah ada putusan dari PTUN makaPak Alimuddin dapat memilih jalur perdata atau pidana, sehingga tidakmenimbulkan kerugian besar bagi Alimuddin selaku pemohon.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-07 13:17:39--afirahusnu-9427-1-12-afira-).pdf./files/disk1/189/--afirahusnu-9427-1-12-afira-).pdf/download.php?id=926412-AFIRAH HUSNUL KHATIMAH-B 111 08 839(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1362726
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --afirahusnu-9427-1-12-afira-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More