Cite This        Tampung        Export Record
Judul PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SUKU BAJO TERHADAP STATUS PENG UASAAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR LAUT DI WAKATOBI SULAWESI TENGGARA / HENDRA DAUTA
Pengarang HENDRA DAUTA
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2011
ISMN --hendradaut-9404
/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status penguasaan wilayahperairan pesisir laut oleh masyarakat suku Bajo berdasarkan hukum yangberlaku dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat suku Bajo diWakatobi.Penelitian ini dilakukan di wilayah perkampungan suku Bajo Desa MolaSelatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, SulawesiTenggara dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapatpenguasaan perairan pesisir laut yang dilakukan oleh masyarakat suku Bajo.Hasil dari penelitian status penguasaan perairan pesisir bagi masyarakatSuku Bajo di Desa Mola Selatan terbagi menjadi dua bagian, untukmasyarakat Suku Bajo yang telah melakukan penimbunan, mereka telahmendapatkan sertifikat tanah dengan alas hak berupa hak milik yang diterbitkan BPN Kabupaten Wakatobi dengan mempertimbangkan bahwamereka telah mendiami permukiman tersebut secara turun-temurun danuntuk masyarakat Suku Bajo yang masih mendiami rumah tancap yangberdiri di atas permukaan air, pemerintah belum melakukan pengaturansecara khusus mengenai status penguasaan atas perairan pesisir. Akantetapi, pemerintah mengakui keberadaan mereka secara administratif danbelum pernah terjadi konflik antarwarga.. Pada dasarnya masyarakat SukuBajo baik yang sudah melakukan penimbunan maupun yang belummelakukan penimbunan merupakan bagian dari warga negara dimanamemiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara pada umumnya, sehinggapemerintah perlu memberikan jaminan hukum terhadap mereka sebagaisubyek hukum dan sebagai warga negara pada umumnya. Selain jaminanterhadap hak dan kewajiban subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, upaya hukum yang dapatditempuh oleh subyek hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haksubyek hukum ataupun sengketa antara subyek hukum merupakan salahsatu bentuk jaminan terhadap perlindungan hukum bagi subyek hukum.Belum ada peraturan yang jelas yang mengatur status penguasaan perairanpesisir bagi masyarakat Suku Bajo, sehingga pemerintah perlu membuatsuatu kebijakan yang dapat melindungi hak mereka karena bagaimanapunjuga masyarakat Suku Bajo sudah menjalankan kewajibannya sebagai warganegara secara umum.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008860
005 20200326075625
008 200326################|##########|#|##
024 0 $a--hendradaut-9404
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
035 # # $a 0010-0517008860
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H11 DAU p
100 0 # $a HENDRA DAUTA
245 1 # $a PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SUKU BAJO TERHADAP STATUS PENG UASAAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR LAUT DI WAKATOBI SULAWESI TENGGARA /$c HENDRA DAUTA
246 0 $a-#TITLE_SERIES#
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2011
520 # # $a Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status penguasaan wilayahperairan pesisir laut oleh masyarakat suku Bajo berdasarkan hukum yangberlaku dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat suku Bajo diWakatobi.Penelitian ini dilakukan di wilayah perkampungan suku Bajo Desa MolaSelatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, SulawesiTenggara dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapatpenguasaan perairan pesisir laut yang dilakukan oleh masyarakat suku Bajo.Hasil dari penelitian status penguasaan perairan pesisir bagi masyarakatSuku Bajo di Desa Mola Selatan terbagi menjadi dua bagian, untukmasyarakat Suku Bajo yang telah melakukan penimbunan, mereka telahmendapatkan sertifikat tanah dengan alas hak berupa hak milik yang diterbitkan BPN Kabupaten Wakatobi dengan mempertimbangkan bahwamereka telah mendiami permukiman tersebut secara turun-temurun danuntuk masyarakat Suku Bajo yang masih mendiami rumah tancap yangberdiri di atas permukaan air, pemerintah belum melakukan pengaturansecara khusus mengenai status penguasaan atas perairan pesisir. Akantetapi, pemerintah mengakui keberadaan mereka secara administratif danbelum pernah terjadi konflik antarwarga.. Pada dasarnya masyarakat SukuBajo baik yang sudah melakukan penimbunan maupun yang belummelakukan penimbunan merupakan bagian dari warga negara dimanamemiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara pada umumnya, sehinggapemerintah perlu memberikan jaminan hukum terhadap mereka sebagaisubyek hukum dan sebagai warga negara pada umumnya. Selain jaminanterhadap hak dan kewajiban subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, upaya hukum yang dapatditempuh oleh subyek hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haksubyek hukum ataupun sengketa antara subyek hukum merupakan salahsatu bentuk jaminan terhadap perlindungan hukum bagi subyek hukum.Belum ada peraturan yang jelas yang mengatur status penguasaan perairanpesisir bagi masyarakat Suku Bajo, sehingga pemerintah perlu membuatsuatu kebijakan yang dapat melindungi hak mereka karena bagaimanapunjuga masyarakat Suku Bajo sudah menjalankan kewajibannya sebagai warganegara secara umum.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-07 12:47:38--hendradaut-9404-1-11-hendr-a.pdf./files/disk1/189/--hendradaut-9404-1-11-hendr-a.pdf/download.php?id=923911-HENDRA DAUTA.pdfapplication/pdf1000798
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --hendradaut-9404-1-11-hendr-a.pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More