Cite This        Tampung        Export Record
Judul EKSISTENSI HAK-HAK MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT / SECILIA A BARRUNG
Pengarang SECILIA A BARRUNG
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2011
ISMN --seciliaaba-9385
/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hakhak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautserta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hakhak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautdalam pembangunan mega proyek Center Point of Indonesia.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar, tepatnya diKelurahan Maccini SombalaÂ’ Kecamatan Tamalate dan Kelurahan LetteKecamatan Mariso dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini sedangdilaksanakan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) yangmengambil lokasi pembangunan pada daerah pesisir yang telahdimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu penulis juga akan melakukanwawancara dengan pejabat instansi terkait antara lain Walikota Makassar,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, Camat KecamatanTamalate dan Camat Kecamatan Mariso serta masyarakat di sekitar lokasipembangunan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) lokasi mega proyek CenterPoint of Indonesiamerupakan sepenuhnya milik Negara, jadi statuskepemilikannya merupakan common property (milik bersama) bukanmerupakan private property (milik pribadi) dari masyarakat setempat.masyarakat setempat hanya memiliki hak pemanfaatan atas sumber dayapesisir di lokasi tersebut, oleh karena itu masyarakat tidak memiliki haksepenuhnya atas sumber daya pesisir tersebut. Namun pemerintah tidakbegitu saja lepas tangan atas nasib rakyat, ada berbagai upaya yangpemerintah berikan kepada masyarakat setempat agar mereka tidakbegitu saja kehilangan mata pencahariannya. (2) Upaya perlindunganhukum yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup maksimal. Hal inidibuktikan dengan pemberian pelatihan keterampilan Mata PencaharianAlternatif (MPA) serta pemberian santunan dari anggaran APBN, sertamasyarakat setempat juga akan dipindahkan ke lokasi pembudidayaankerang yang lebih baik.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008845
005 20200325025757
008 200325################|##########|#|##
024 0 $a--seciliaaba-9385
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
035 # # $a 0010-0517008845
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H11 BAR e
100 0 # $a SECILIA A BARRUNG
245 1 # $a EKSISTENSI HAK-HAK MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT /$c SECILIA A BARRUNG
246 0 $a-2011
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2011
520 # # $a Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hakhak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautserta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hakhak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautdalam pembangunan mega proyek Center Point of Indonesia.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar, tepatnya diKelurahan Maccini SombalaÂ’ Kecamatan Tamalate dan Kelurahan LetteKecamatan Mariso dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini sedangdilaksanakan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) yangmengambil lokasi pembangunan pada daerah pesisir yang telahdimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu penulis juga akan melakukanwawancara dengan pejabat instansi terkait antara lain Walikota Makassar,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, Camat KecamatanTamalate dan Camat Kecamatan Mariso serta masyarakat di sekitar lokasipembangunan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) lokasi mega proyek CenterPoint of Indonesiamerupakan sepenuhnya milik Negara, jadi statuskepemilikannya merupakan common property (milik bersama) bukanmerupakan private property (milik pribadi) dari masyarakat setempat.masyarakat setempat hanya memiliki hak pemanfaatan atas sumber dayapesisir di lokasi tersebut, oleh karena itu masyarakat tidak memiliki haksepenuhnya atas sumber daya pesisir tersebut. Namun pemerintah tidakbegitu saja lepas tangan atas nasib rakyat, ada berbagai upaya yangpemerintah berikan kepada masyarakat setempat agar mereka tidakbegitu saja kehilangan mata pencahariannya. (2) Upaya perlindunganhukum yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup maksimal. Hal inidibuktikan dengan pemberian pelatihan keterampilan Mata PencaharianAlternatif (MPA) serta pemberian santunan dari anggaran APBN, sertamasyarakat setempat juga akan dipindahkan ke lokasi pembudidayaankerang yang lebih baik.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12015-01-07 12:26:25--seciliaaba-9385-1-11-secil-).pdf./files/disk1/188/--seciliaaba-9385-1-11-secil-).pdf/download.php?id=922111-SECILIA A BARRUNG-B 111 07 180(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1068564
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --seciliaaba-9385-1-11-secil-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More