Cite This        Tampung        Export Record
Judul PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE,AND TRANSFER /BOT) / ABDURRIFAI
Pengarang ABDURRIFAI
#CONTRIBUTOR#
EDISI Tesis
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --abdurrifai-5180
/Tesis/Hukum / Law/
Subjek KENOTARIATAN
Abstrak Penelitian ini bertujuan; Pertama, untuk mengkaji dan menganalisissifat dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalambentuk Bangun Guna Serah dan pelaksanaannya serta implikasi hukumnyaberdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, untukmengetahui dan menjelaskan fungsi dan tanggung jawab Tim PenilaiKontribusi dalam menentukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BarangMilik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah serta proses dan tata carakerjanya sehingga perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerahtermaksud dapat dilaksanakan/dilanjutkan. Ketiga, untuk mengetahuikedudukan hukum dan tanggung jawab Pihak Ketiga (pengelola) terhadapPerjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentukBangun Guna Serah yang telah dibuat dan disepakati antara PemerintahDaerah dengan Investor (swasta) terhadap Pihak Kedua maupun terhadappemerintah daerah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang lebihmenekankan pada penelitian empiris. Sampel penelitian ditetapkan denganteknik non random Sampling. Bahan Hukum yang diteliti meliputi bahanhukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang di dapatdari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder yangmerupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keteranganatau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang diperoleh daribahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemerintahdalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentukBangun Guna Serah adalah sebagai badan hukum publik dan dapat memilihcara atau jalan hukum privat sedangkan sifat perjanjiannya adalaht privat(perdata), dengan demikian pemerintah dapat digugat atau menggungat dansarana hukum yang dapat dipilih atau dipakai adalah dapat berupa jalurlitigasi. Fungsi dan tanggung jawab Tim Penilai Kontribusi adalah untukmenilai layak atau tidaknya investor (swasta) menjadi mitra kerjasamapemerintah daerah dan menghitung besarnya nilai kontribusi yang harusdisetor oleh investor (swasta) ke kas daerah. Pihak Ketiga bertanggung jawabsepenuhnya terhadap pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbuldari perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh pemerintah daerahdengan investor (Pihak Kedua).
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000005053
005 20200620070558
008 200620################|##########|#|##
024 0 $a--abdurrifai-5180
024 0 $a/Tesis/Hukum / Law/
035 # # $a 0010-0517005053
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a S2-H12 ABD p
100 0 # $a ABDURRIFAI
245 1 # $a PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE,AND TRANSFER /BOT) /$c ABDURRIFAI
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2012
250 # # $a Tesis
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan; Pertama, untuk mengkaji dan menganalisissifat dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalambentuk Bangun Guna Serah dan pelaksanaannya serta implikasi hukumnyaberdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, untukmengetahui dan menjelaskan fungsi dan tanggung jawab Tim PenilaiKontribusi dalam menentukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BarangMilik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah serta proses dan tata carakerjanya sehingga perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerahtermaksud dapat dilaksanakan/dilanjutkan. Ketiga, untuk mengetahuikedudukan hukum dan tanggung jawab Pihak Ketiga (pengelola) terhadapPerjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentukBangun Guna Serah yang telah dibuat dan disepakati antara PemerintahDaerah dengan Investor (swasta) terhadap Pihak Kedua maupun terhadappemerintah daerah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang lebihmenekankan pada penelitian empiris. Sampel penelitian ditetapkan denganteknik non random Sampling. Bahan Hukum yang diteliti meliputi bahanhukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang di dapatdari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder yangmerupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keteranganatau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang diperoleh daribahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemerintahdalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentukBangun Guna Serah adalah sebagai badan hukum publik dan dapat memilihcara atau jalan hukum privat sedangkan sifat perjanjiannya adalaht privat(perdata), dengan demikian pemerintah dapat digugat atau menggungat dansarana hukum yang dapat dipilih atau dipakai adalah dapat berupa jalurlitigasi. Fungsi dan tanggung jawab Tim Penilai Kontribusi adalah untukmenilai layak atau tidaknya investor (swasta) menjadi mitra kerjasamapemerintah daerah dan menghitung besarnya nilai kontribusi yang harusdisetor oleh investor (swasta) ke kas daerah. Pihak Ketiga bertanggung jawabsepenuhnya terhadap pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbuldari perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh pemerintah daerahdengan investor (Pihak Kedua).
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a KENOTARIATAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12014-05-23 09:54:08--abdurrifai-5180-1-12-abdu-i.pdf./files/disk1/104/--abdurrifai-5180-1-12-abdu-i.pdf/download.php?id=514612- ABDURRIFAI.pdfbinary/octet-stream773923
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --abdurrifai-10336-1-12-abdu-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More