Cite This        Tampung        Export Record
Judul PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT OLEH PELAKU USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MAKASSAR / FIFDY NUR RAMADHANDY
Pengarang FIFDY NUR RAMADHANDY
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2019
Deskripsi Fisik 121 hlm. :ilus.
Subjek Hukum Administrasi Negara
Abstrak Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundangundangan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Makassar dan beberapa usaha panti pijat di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, berita, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah terlaksana namum belum maksimal dikarenakan pemerintah masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 sedangkan masih ada peraturan yang lebih khusus yang menerapkan terkait Standar Usaha Panti Pijat (2) pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar telah terlaksana namum masih perlu memperhatikan unsur-unsur lain yang terdapat dalam peraturan lainnya yang masih memiliki keterkaitan, dalam hal ini dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Usaha Panti Pijat .

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000009132 SKR-H19 FIF p Baca di tempat Perpustakaan Pusat - Koleksi Khusus Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000048803
005 20190611073320
035 # # $a 0010-0619000078
084 # # $a SKR-H19 FIF p
100 0 # $a FIFDY NUR RAMADHANDY
245 1 # $a PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT OLEH PELAKU USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MAKASSAR /$c FIFDY NUR RAMADHANDY
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2019
300 # # $a 121 hlm. : $b ilus.
520 # # $a Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundangundangan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Makassar dan beberapa usaha panti pijat di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, berita, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah terlaksana namum belum maksimal dikarenakan pemerintah masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 sedangkan masih ada peraturan yang lebih khusus yang menerapkan terkait Standar Usaha Panti Pijat (2) pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar telah terlaksana namum masih perlu memperhatikan unsur-unsur lain yang terdapat dalam peraturan lainnya yang masih memiliki keterkaitan, dalam hal ini dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Usaha Panti Pijat .
650 # # $a Hukum Administrasi Negara
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 19_B12115321(FILEminimizer).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog