Cite This        Tampung        Export Record
Judul STATUS HUKUM TANAH ASET DAERAH DARI KONVERSI TANAH BELANDA YANG TIDAK DISERTIFIKATKAN DI KOTA MAKASSAR / MUH. AFIF MAHFUD
Pengarang MUH. AFIF MAHFUD
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --muhafifmah-4713
/Skripsi/Hukum / Law/Ilmu Hukum/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar dan untuk mengetahui pengelolaan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda yng tidak disertifikatkan di Kota Makassar.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan adalah tanah negara. Tanah ini secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan penguasaaan yuridis atas tanah negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai pengelola tanah negara (barang milik negara). Pemerintah Kota Makassar belum memiliki alas hak berupa surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar belum menjadi subjek hak atas tanah-tanah tersebut; 2) Pengelolaan tanah asset daerah secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada pada Pemerintah Kota Makassar. Pengelolaan tanah asset daerah tersebut terwujud dalam tujuh kegiatan termasuk pengamanan yuridis. Pengamanan yuridis dilakukan melalui penyertifikatan tanah. Penyertifikatan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda sangat lambat. Bahkan, saat ini hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas tanah Belanda yang telah disertifikatkan. Lambatnya pengamanan yuridis atau penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat terdahulu dan kantor yang selalu berpindah-pindah.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000004591
005 20200420073740
008 200420################|##########|#|##
024 0 $a--muhafifmah-4713
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Ilmu Hukum/
035 # # $a 0010-0517004591
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 MAH s
100 0 # $a MUH. AFIF MAHFUD
245 1 # $a STATUS HUKUM TANAH ASET DAERAH DARI KONVERSI TANAH BELANDA YANG TIDAK DISERTIFIKATKAN DI KOTA MAKASSAR /$c MUH. AFIF MAHFUD
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan di Kota Makassar dan untuk mengetahui pengelolaan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda yng tidak disertifikatkan di Kota Makassar.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Status hukum tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang tidak disertifikatkan adalah tanah negara. Tanah ini secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan penguasaaan yuridis atas tanah negara tersebut pada Menteri Keuangan sebagai pengelola tanah negara (barang milik negara). Pemerintah Kota Makassar belum memiliki alas hak berupa surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar belum menjadi subjek hak atas tanah-tanah tersebut; 2) Pengelolaan tanah asset daerah secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada pada Pemerintah Kota Makassar. Pengelolaan tanah asset daerah tersebut terwujud dalam tujuh kegiatan termasuk pengamanan yuridis. Pengamanan yuridis dilakukan melalui penyertifikatan tanah. Penyertifikatan tanah asset daerah dari konversi tanah Belanda sangat lambat. Bahkan, saat ini hanya terdapat satu tanah asset daerah bekas tanah Belanda yang telah disertifikatkan. Lambatnya pengamanan yuridis atau penyertifikatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen yang tidak tersimpan oleh pejabat terdahulu dan kantor yang selalu berpindah-pindah.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12014-04-30 13:49:16--muhafifmah-4713-1-12-muh.-3.pdf./files/disk1/95/--muhafifmah-4713-1-12-muh.-3.pdf/download.php?id=468512-MUH. AFIF MAHFUD-B11109273.pdfbinary/octet-stream712579
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --muhafifmah-9649-1-12-muh.-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More