Cite This        Tampung        Export Record
Judul IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT NUSANTARALESTARI BINASEJAHTERA MAKASSAR / LUISA SRINADYA
Pengarang LUISA SRINADYA
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --luisasrina-4704
/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan substansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pekerja Waktu Tertentu dengan PT. Nusantaralestari Binasejahtera. Untuk mengetahui implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera.Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar di jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar. Berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan beberapa pekerja waktu tertentu, maupun pengamatan secara mendalam melalui data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) asas keseimbangan pada perjanjian kerja waktu tertentu PT. Nusantaralestari Binasejahtera yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja tidak diterapkan. Pengusaha dan pekerja masih melakuan hubungan kerja yang keliru. Dan mengakibatkan pekerja sebagai pihak yang lemah telah bekerja bertahun-tahun pada perusahaan namun masih berstatus sebagai pekerja waktu tertentu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengusaha juga masih menetapkan adanya masa percobaan untuk pekerja yang mengadakan hubungan kerja dalam PKWT dan hal ini bertentangan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. PKWT yang wajib dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tidak dilaporkan oleh pengusaha, hal ini bertentangan dengan aturan Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (2) Pekerja mempunyai hak yang disepakati antara pekerja dan pengusaha pada perjanjian. Jaminan perlindungan adalah salah satu hak suatu pekerja dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Namun pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera pengusaha tidak menetapkan perlindungan Jamsostek pada pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Terdapat hak-hak lain yang wajib ditanggung oleh pengusaha namun hak tersebut hanyalah tercantum dalam perjanjian tetapi tidak dilakukan oleh pengusaha. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13338 KUHPerdata. Besar upah yang diberikan pengusaha tidak sesuai dengan aturan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI Tahun 2011 dan lembur yang dilakukan oleh pekerja tidak ditanggung oleh pengusaha. Jam kerja pada perusahaan adalah 12 jam dengan waktu istirahaat 2 jam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000004582
005 20200420070752
008 200420################|##########|#|##
024 0 $a--luisasrina-4704
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
035 # # $a 0010-0517004582
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 SRI i
100 0 # $a LUISA SRINADYA
245 1 # $a IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT NUSANTARALESTARI BINASEJAHTERA MAKASSAR /$c LUISA SRINADYA
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2012
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan substansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pekerja Waktu Tertentu dengan PT. Nusantaralestari Binasejahtera. Untuk mengetahui implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera.Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar di jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar. Berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan beberapa pekerja waktu tertentu, maupun pengamatan secara mendalam melalui data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) asas keseimbangan pada perjanjian kerja waktu tertentu PT. Nusantaralestari Binasejahtera yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja tidak diterapkan. Pengusaha dan pekerja masih melakuan hubungan kerja yang keliru. Dan mengakibatkan pekerja sebagai pihak yang lemah telah bekerja bertahun-tahun pada perusahaan namun masih berstatus sebagai pekerja waktu tertentu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengusaha juga masih menetapkan adanya masa percobaan untuk pekerja yang mengadakan hubungan kerja dalam PKWT dan hal ini bertentangan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. PKWT yang wajib dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tidak dilaporkan oleh pengusaha, hal ini bertentangan dengan aturan Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (2) Pekerja mempunyai hak yang disepakati antara pekerja dan pengusaha pada perjanjian. Jaminan perlindungan adalah salah satu hak suatu pekerja dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Namun pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera pengusaha tidak menetapkan perlindungan Jamsostek pada pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Terdapat hak-hak lain yang wajib ditanggung oleh pengusaha namun hak tersebut hanyalah tercantum dalam perjanjian tetapi tidak dilakukan oleh pengusaha. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13338 KUHPerdata. Besar upah yang diberikan pengusaha tidak sesuai dengan aturan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI Tahun 2011 dan lembur yang dilakukan oleh pekerja tidak ditanggung oleh pengusaha. Jam kerja pada perusahaan adalah 12 jam dengan waktu istirahaat 2 jam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12014-04-30 11:42:37--luisasrina-4704-1-12-luisa-0.pdf./files/disk1/95/--luisasrina-4704-1-12-luisa-0.pdf/download.php?id=467612-LUISA SRINADYA-B 111 08 860.pdfbinary/octet-stream636005
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --luisasrina-9632-1-12-luisa-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More