Cite This        Tampung        Export Record
Judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASSING OFF SEBAGAI USAHA PERSAINGAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/HAKI/2009/PN. NIAGA MKS) / ISTIHANAH
Pengarang ISTIHANAH
#CONTRIBUTOR#
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2012
ISMN --istihanah-4676
/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
Subjek HUKUM KEPERDATAAN
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kata pegadaian sebagai merek, pemeriksaan substantif merek pada Direktorat Jenderal serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkaitpemboncengan merek.Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara yuridis, yaitudengan mengambil contoh kasus putusan Nomor 03/Haki/2009/PN.NiagaMks, dimana Penggugat, Perum Pegadaian menggugat KoperasiPegadaian Multi Guna atas pelanggaran merek atas penggunaan katapegadaian pada koperasi tersebut.Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta dan data tersebut, makapenulis berkesimpulan antara lain: kata pegadaian dalam penggunaannyadi masyarakat masih diartikan sebagai tempat bergadai yang masihmerupakan kata umum. Sehingga pendaftaran kata pegadaian sebagaimerek belum sepenuhnya mampu membangun secondary meaning yang menjadi daya pembeda.. Dalam meminimalisir perbuatan pemboncengan merek, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadapmerek-merek yang hendak didaftarkan. Pemeriksaan tersebutberdasarkan ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 berdasarkan atas ketentuanPasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek. Adapun perlindungan hukumterhadap pemegang hak merek melalui perlindungan secara preventif danrepresif.Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a). Perlunya penegasan dalam Undang-Undang Merek mengenai kata umum yang destrictive dan generic terkait dengan pendaftaran kata umum yanghendak dijadikan merek. b). Perlunya penerbitan peraturan pemerintahyang mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan substantif sehinggamekanisme pemeriksaan terhadap merek yang dapat diterima, tidak dapatditerima ataupun di tolak dapat lebih maksimal. c). Perlunya sosialisasi tentang merek kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek guna memperoleh perlindungan hukum.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000004554
005 20200419060427
008 200419################|##########|#|##
024 0 $a--istihanah-4676
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Keperdataan/
035 # # $a 0010-0517004554
041 $a ind
042 $adc
084 # # $a SKR-H12 IST t
100 0 # $a ISTIHANAH
245 1 # $a TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASSING OFF SEBAGAI USAHA PERSAINGAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/HAKI/2009/PN. NIAGA MKS) /$c ISTIHANAH
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2011
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2012
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kata pegadaian sebagai merek, pemeriksaan substantif merek pada Direktorat Jenderal serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkaitpemboncengan merek.Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara yuridis, yaitudengan mengambil contoh kasus putusan Nomor 03/Haki/2009/PN.NiagaMks, dimana Penggugat, Perum Pegadaian menggugat KoperasiPegadaian Multi Guna atas pelanggaran merek atas penggunaan katapegadaian pada koperasi tersebut.Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta dan data tersebut, makapenulis berkesimpulan antara lain: kata pegadaian dalam penggunaannyadi masyarakat masih diartikan sebagai tempat bergadai yang masihmerupakan kata umum. Sehingga pendaftaran kata pegadaian sebagaimerek belum sepenuhnya mampu membangun secondary meaning yang menjadi daya pembeda.. Dalam meminimalisir perbuatan pemboncengan merek, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadapmerek-merek yang hendak didaftarkan. Pemeriksaan tersebutberdasarkan ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 berdasarkan atas ketentuanPasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek. Adapun perlindungan hukumterhadap pemegang hak merek melalui perlindungan secara preventif danrepresif.Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a). Perlunya penegasan dalam Undang-Undang Merek mengenai kata umum yang destrictive dan generic terkait dengan pendaftaran kata umum yanghendak dijadikan merek. b). Perlunya penerbitan peraturan pemerintahyang mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan substantif sehinggamekanisme pemeriksaan terhadap merek yang dapat diterima, tidak dapatditerima ataupun di tolak dapat lebih maksimal. c). Perlunya sosialisasi tentang merek kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek guna memperoleh perlindungan hukum.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 # $a HUKUM KEPERDATAAN
655 0 $adc_document$2local
700 0 # $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n12014-04-29 08:04:20--istihanah-4676-1-12-istih-2.pdf./files/disk1/94/--istihanah-4676-1-12-istih-2.pdf/download.php?id=464612-ISTIHANAH-B11107172.pdfbinary/octet-stream2014772
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --istihanah-9613-1-12-istih-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More