Cite This        Tampung        Export Record
Judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PADAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR
Pengarang ADAM AMIN BAHAR E 121 10 271
#CONTRIBUTOR#
Penerbitan #PUBLISHER# 2014
ISMN --adamaminba-4027
/Skripsi/Isipol / social politic/Ilmu Pemerintahan/Governance Studies/
Subjek Implementasi Kebijakan,Penataan Pedagang Kaki Lima
Abstrak Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar padahal ada banyak aturan yang mengatur mengenai masalah pedagang kaki lima,antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002. Dalam peraturan yang ada, beberapa tempat dilarang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan atau kawasan bebas dari pedagang kaki lima, namun kenyataannya dilapangan masih saja banyak pedagang kaki lima yang menempatinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan adanya langkah pemerintah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012, Peda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002, yakni dengan hadirnya program-program pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah mendapat bebagai respon dari pedagang kaki lima. Sebagian besar program pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima sudah tersosialisasi dengan baik namun partisipasi dari pedagang kaki lima terlihat masih minim. Ini disebabkan beberapa faktor meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya koordinasi antara tiap instansi dan kurangnya fasilitas pendukung bagi petugas di lapangan yang menyebabkan sosialisasi program menjadi terhambat serta lemahnya pengawasan yang dilakukan menjadi kendala internal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusiaPenelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam dan tajam, serta memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003908
005 20170502021912
008 170502||||||||| | ||| |||| ||ind||
024 0 $a--adamaminba-4027
024 0 $a/Skripsi/Isipol / social politic/Ilmu Pemerintahan/Governance Studies/
035 0010-0517003908
041 $a ind
042 $adc
100 0 $a ADAM AMIN BAHAR E 121 10 271
245 0 0 $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PADAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR
246 0 $a-2014
260 $b #PUBLISHER# $c 2014
520 $a Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar padahal ada banyak aturan yang mengatur mengenai masalah pedagang kaki lima,antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002. Dalam peraturan yang ada, beberapa tempat dilarang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan atau kawasan bebas dari pedagang kaki lima, namun kenyataannya dilapangan masih saja banyak pedagang kaki lima yang menempatinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan adanya langkah pemerintah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012, Peda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002, yakni dengan hadirnya program-program pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah mendapat bebagai respon dari pedagang kaki lima. Sebagian besar program pemerintah dalam hal penataan pedagang kaki lima sudah tersosialisasi dengan baik namun partisipasi dari pedagang kaki lima terlihat masih minim. Ini disebabkan beberapa faktor meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya koordinasi antara tiap instansi dan kurangnya fasilitas pendukung bagi petugas di lapangan yang menyebabkan sosialisasi program menjadi terhambat serta lemahnya pengawasan yang dilakukan menjadi kendala internal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusiaPenelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam dan tajam, serta memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 0 $a Implementasi Kebijakan,Penataan Pedagang Kaki Lima
655 0 $adc_document$2local
655 0 $as1$2local
700 0 $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n1
787 0 $n12014-04-02 15:05:47--adamaminba-4027-1-14-adam-1.pdf./files/disk1/81/--adamaminba-4027-1-14-adam-1.pdf/download.php?id=400514-ADAM AMIN BAHAR-E12110271.pdfapplication/pdf832963
787 0 $n12014-04-02 15:05:47--adamaminba-4027-1-14-adam-1.pdf./files/disk1/81/--adamaminba-4027-1-14-adam-1.pdf/download.php?id=400514-ADAM AMIN BAHAR-E12110271.pdfapplication/pdf832963
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --adamaminba-4027-1-14-adam-1.pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More