Cite This        Tampung        Export Record
Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KAIN LINMAS DI KABUPATEN PANGKEP ( Studi Kasus Putusan No. 47 /Pid.Sus. TPK /201 6 /PN.Mks) / SALSA FARIZA
Pengarang SALSA FARIZA
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2018
Deskripsi Fisik 93 hlm. :ilus.
Subjek Ilmu Hukum
Hukum Pidana
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil P ada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep Dalam Perkara Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks terhadap terdakwa k asus korupsi secara bersama - sama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian bidang ilmu hukum ( legal research ) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara me ngkaji peraturan - peraturan perundang - undangan berserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan berupa Putusan Pengadilan dan dat a sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku - buku hukum, literatur - literatur, dokumen, dan undang - undang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Hasil Penelitian dapat disimpul kan bahwa: (1) Bentuk - bentuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi yaitu menyuap, menggabungkan pekerjaan, memecah Pekerjaan, mengurangi kuantitas dan/atau kualitas barang/ jasa, dan penggelembungan harga ( mark up ); (2) Penerapan hukum pidana materil oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perkara putusan No.47/Pid.Sus.TPK2016/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan Subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No . 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000001784 SKR-H18 SAL t Baca di tempat Perpustakaan Pusat - Koleksi Khusus Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000038108
005 20180416121451
035 # # $a 0010-0418000362
084 # # $a SKR-H18 SAL t
100 0 # $a SALSA FARIZA
245 1 # $a TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KAIN LINMAS DI KABUPATEN PANGKEP ( Studi Kasus Putusan No. 47 /Pid.Sus. TPK /201 6 /PN.Mks) /$c SALSA FARIZA
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2018
300 # # $a 93 hlm. : $b ilus.
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil P ada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep Dalam Perkara Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks terhadap terdakwa k asus korupsi secara bersama - sama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian bidang ilmu hukum ( legal research ) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara me ngkaji peraturan - peraturan perundang - undangan berserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan berupa Putusan Pengadilan dan dat a sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku - buku hukum, literatur - literatur, dokumen, dan undang - undang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Hasil Penelitian dapat disimpul kan bahwa: (1) Bentuk - bentuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi yaitu menyuap, menggabungkan pekerjaan, memecah Pekerjaan, mengurangi kuantitas dan/atau kualitas barang/ jasa, dan penggelembungan harga ( mark up ); (2) Penerapan hukum pidana materil oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perkara putusan No.47/Pid.Sus.TPK2016/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan Subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No . 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
650 # # $a Hukum Pidana
650 # # $a Ilmu Hukum
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 18_B11114028(FILEminimizer).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
CIDERA JANJI PADA PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL : THE BREACH OF CONTRACT IN CAR HIRE PURCHASE / SUSIANI KANAHA STANDAR INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM NARAPIDANA PADA LAPAS KLAS I MAKASSAR (SEBUAH KAJIAN EMPIRIS - YURIDIS) : INTERNATIONAL STANDARD AS AN INSTRUMENT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR PRISONERS AT THE FIRST CLASS PENITENTIARY IN MAKASSAR (A EMPIRICAL JUDICIAL STUDY) / TRI SYAFARI PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BALIKPAPAN : The Implementation Of Prisoner Rights To Perform Human Rights At Correctional Institution Class IIa In Balikpapan / ROMMY WASKITA PAMBUDI PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006) : Application of Minimum Criminal Sanction to The Perpetrator of Psychotropic Offence (Case Study of District Court Makassar year 2002-2006) / ABDUL MALIK PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PANGAN DAN JASA RUMAH MAKAN (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) : The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services (A Study of Customers’ Legal Protection) / A. MOH. HAMKA Show More