Cite This        Tampung        Export Record
Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No mor: 647 /Pid. Sus /2016/PN.Mks) / HS. TITA SYAMSUDDIN
Pengarang HS. TITA SYAMSUDDIN
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2018
Deskripsi Fisik 101 hlm. :ilus.
Subjek Ilmu Hukum
Hukum Pidana
Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/ PN.Mks). Penelitian ini dila ksanakan di Pengadilan Negeri Makassar . Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang diperoleh dengan melakuk an pengumpulan data - data terkait dengan masalah yang diteliti dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas seca ra kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagang an orang, terdapat perbedaan an tar a Pasal 57 KUHP d an Pasal 10 undang - undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tin dak Pidana Perdagangan Orang. Namun dengan adanya Asas Lex specialis derogat legi generali m aka dalam hal pertanggung jawaban pidana pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 undang - undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Pertimbangan hukum H akim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan me menuhi unsur - unsur dalam pasal 10 UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara masing - masing 3 tahun dan denda sejumlah Rp.12 0.000.000, - sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan memenuhi unsur - unsur pasal tersebut.

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000001783 SKR-H18 SYA t Baca di tempat Perpustakaan Pusat - Koleksi Khusus Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000038107
005 20180416120739
035 # # $a 0010-0418000361
084 # # $a SKR-H18 SYA t
100 0 # $a HS. TITA SYAMSUDDIN
245 1 # $a TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No mor: 647 /Pid. Sus /2016/PN.Mks) /$c HS. TITA SYAMSUDDIN
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2018
300 # # $a 101 hlm. : $b ilus.
520 # # $a Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/ PN.Mks). Penelitian ini dila ksanakan di Pengadilan Negeri Makassar . Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang diperoleh dengan melakuk an pengumpulan data - data terkait dengan masalah yang diteliti dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas seca ra kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagang an orang, terdapat perbedaan an tar a Pasal 57 KUHP d an Pasal 10 undang - undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tin dak Pidana Perdagangan Orang. Namun dengan adanya Asas Lex specialis derogat legi generali m aka dalam hal pertanggung jawaban pidana pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 undang - undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Pertimbangan hukum H akim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan me menuhi unsur - unsur dalam pasal 10 UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara masing - masing 3 tahun dan denda sejumlah Rp.12 0.000.000, - sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan memenuhi unsur - unsur pasal tersebut.
650 # # $a Hukum Pidana
650 # # $a Ilmu Hukum
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 18_B11114007(FILEminimizer).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
CIDERA JANJI PADA PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL : THE BREACH OF CONTRACT IN CAR HIRE PURCHASE / SUSIANI KANAHA STANDAR INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM NARAPIDANA PADA LAPAS KLAS I MAKASSAR (SEBUAH KAJIAN EMPIRIS - YURIDIS) : INTERNATIONAL STANDARD AS AN INSTRUMENT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR PRISONERS AT THE FIRST CLASS PENITENTIARY IN MAKASSAR (A EMPIRICAL JUDICIAL STUDY) / TRI SYAFARI PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BALIKPAPAN : The Implementation Of Prisoner Rights To Perform Human Rights At Correctional Institution Class IIa In Balikpapan / ROMMY WASKITA PAMBUDI PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006) : Application of Minimum Criminal Sanction to The Perpetrator of Psychotropic Offence (Case Study of District Court Makassar year 2002-2006) / ABDUL MALIK PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PANGAN DAN JASA RUMAH MAKAN (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) : The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services (A Study of Customers’ Legal Protection) / A. MOH. HAMKA Show More