Cite This        Tampung        Export Record
Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN R EPUBLIK I NDONESIA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Parepare ) / RUSDI
Pengarang RUSDI
EDISI Skripsi
Penerbitan Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2018
Deskripsi Fisik 100 hlm. :ilus.
Subjek Oknum Anggota POLRI
Narkoba
Pertanggungj awaban Pidana
Pertimbangan Hakim
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pid ana dan pertimbangan hukum h akim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. P enelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dan Kantor Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ( field researc h ). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa p ertanggun gjawaban pidana pengedar narko tika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fa dly alias Fadly Bin Muh. Radit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, - dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan , serta dikenai sanksi a dministratif dari instansi Kepolisian RI . Adapun p ertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narko tika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah tepat memutus terd akwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. Namun sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa a dalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat dan perbuatannya dapat merugikan orang lain, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal.

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000001780 SKR-H18 RUS t Baca di tempat Perpustakaan Pusat - Koleksi Khusus Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000038101
005 20180416093027
035 # # $a 0010-0418000355
084 # # $a SKR-H18 RUS t
100 0 # $a RUSDI
245 1 # $a TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN R EPUBLIK I NDONESIA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Parepare ) /$c RUSDI
250 # # $a Skripsi
260 # # $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Hukum,$c 2018
300 # # $a 100 hlm. : $b ilus.
520 # # $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pid ana dan pertimbangan hukum h akim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. P enelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dan Kantor Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ( field researc h ). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa p ertanggun gjawaban pidana pengedar narko tika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fa dly alias Fadly Bin Muh. Radit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, - dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan , serta dikenai sanksi a dministratif dari instansi Kepolisian RI . Adapun p ertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narko tika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah tepat memutus terd akwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. Namun sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa a dalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat dan perbuatannya dapat merugikan orang lain, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal.
650 # # $a Narkoba
650 # # $a Oknum Anggota POLRI
650 # # $a Pertanggungj awaban Pidana
650 # # $a Pertimbangan Hakim
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 18_B11112664(FILEminimizer).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
PEMODELAN DAN SIMULASI PROSES PRODUKSI PT. SERMANI STEEL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI : MODELLING AND SIMULATION OF PT. SERMANI STEEL PRODUCTION PROCESS TO INCREASE PRODUCTION CAPACITY / RUSDI NUR PERANCANGAN PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO KERING HASIL PERKEBUNAN RAKYAT SULAWESI SELATAN : DESIGNING THE PROCESS OF DRY COCOA PRODUCTION AT THE PERKEBUNAN RAKYAT IN SOUTH SULAWESI / MUH. RUSDI PENGARUH KONSELING GIZI PADA PENDERITA HIV/AIDS UNTUK PERUBAHAN PERILAKU MAKAN DAN STATUS GIZI DI RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR : EFFECT OF NUTRIENT COUNSELING TO HIV/AIDS PATIENTS FOR CHANGE FEEDING BEHAVIOR AND NUTRIENT STATUS AT RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR / RUSDI RAZAK PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA : The Effect of Transformational and Transactional Leadership of Working Performance to The Employes of Educational Department Konawe Regency Southeast Sulawesi Province / SUNDI KOMBA PENGARUH VARIABEL AIR BAKU DAN TARIF AIR DALAM KEPUTUSAN INVESTASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MAROS / ERWIN Show More