Cite This        Tampung        Export Record
Judul STATUS GENDER WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKELAMIN GANDA (ambiguous genetalia) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Pengarang DHIAN FADLHAN HIDAYAT
#CONTRIBUTOR#
Penerbitan #PUBLISHER# 2016
ISMN --dhianfadlh-25445
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Administrasi Negara/
Subjek Hukum Administrasi
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindunganhukum Warga Negara Indonesia yang berkelamin ganda (ambiguousgenitalia) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilannegeri dalam penetapan Warga Negara Indonesia berkelamin ganda(ambiguous genitalia).Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatifdimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yangakan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumberpada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnalilmiah, surat kabar (Koran), dan berita internet yang relevan denganpenelitian ini.Hasil penelitian menerangkan ;1.) Perlindungan hukum perubahan jeniskelamin bagi penderita kelamin ganda didasarkan pada Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun hanya bersifatperbaikan administratif. Sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh penolongkelahiran dalam menetapkan jenis kelamin bayi yang menderita kelaminganda karena tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak bisa tidak berjalan dengan efektif. Maka haltersebut akan berdampak pada interaksi sosial dan pemenuhan hak asasipenderita kelamin ganda ; 2.) Hakim pengadilan negeri Makassar melakukanterobosan hukum dalam menetapkan status kelamin SW yang tadinyaperempuan menjadi laki-laki, dimana terobosan ini dilakukan karena belumada aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan hakimpengadilan negeri Makassar berdasar kepada perspektif Hak Asasi Manusiapada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, kondisi fisik sesuai dengan pemeriksaan medis,serta pandangan agama yang dianut oleh SW yaitu islam, lebih jelasnyapada Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000023843
005 20170503062631
008 170503||||||||| | ||| |||| ||ind||
024 0 $a--dhianfadlh-25445
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Administrasi Negara/
035 0010-0517023843
041 $a ind
042 $adc
100 0 $a DHIAN FADLHAN HIDAYAT
245 0 0 $a STATUS GENDER WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKELAMIN GANDA (ambiguous genetalia) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2015
260 $b #PUBLISHER# $c 2016
520 $a Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindunganhukum Warga Negara Indonesia yang berkelamin ganda (ambiguousgenitalia) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilannegeri dalam penetapan Warga Negara Indonesia berkelamin ganda(ambiguous genitalia).Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatifdimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yangakan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumberpada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnalilmiah, surat kabar (Koran), dan berita internet yang relevan denganpenelitian ini.Hasil penelitian menerangkan ;1.) Perlindungan hukum perubahan jeniskelamin bagi penderita kelamin ganda didasarkan pada Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun hanya bersifatperbaikan administratif. Sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh penolongkelahiran dalam menetapkan jenis kelamin bayi yang menderita kelaminganda karena tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak bisa tidak berjalan dengan efektif. Maka haltersebut akan berdampak pada interaksi sosial dan pemenuhan hak asasipenderita kelamin ganda ; 2.) Hakim pengadilan negeri Makassar melakukanterobosan hukum dalam menetapkan status kelamin SW yang tadinyaperempuan menjadi laki-laki, dimana terobosan ini dilakukan karena belumada aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan hakimpengadilan negeri Makassar berdasar kepada perspektif Hak Asasi Manusiapada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, kondisi fisik sesuai dengan pemeriksaan medis,serta pandangan agama yang dianut oleh SW yaitu islam, lebih jelasnyapada Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 0 $a Hukum Administrasi
655 0 $adc_document$2local
655 0 $as1$2local
700 0 $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n1
787 0 $n12016-04-22 09:51:23--dhianfadlh-25445-1-15-dhian-).pdf./files/disk1/509/--dhianfadlh-25445-1-15-dhian-).pdf/download.php?id=2005715-DHIAN FADLHAN HIDAYAT(FILEminimizer).pdfapplication/pdf738693
787 0 $n12016-04-22 09:51:23--dhianfadlh-25445-1-15-dhian-).pdf./files/disk1/509/--dhianfadlh-25445-1-15-dhian-).pdf/download.php?id=2005715-DHIAN FADLHAN HIDAYAT(FILEminimizer).pdfapplication/pdf738693
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --dhianfadlh-25445-1-15-dhian-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More