Cite This        Tampung        Export Record
Judul ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
Pengarang MASSORA
#CONTRIBUTOR#
Penerbitan #PUBLISHER# 2015
ISMN --massora-17206
/Tesis/Pengembangan Wilayah/
Subjek Pengembangan Wilayah
Abstrak Analisis Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur dalamPelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Puncak Jaya (dibimbing oleh Hamka Naping dan T.R. Andi Lolo).Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana kebijakan pemberdayaansumber daya aparatur berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Puncak Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif kualitatif dengan mewawancarai Bupati Puncak Jaya, SekretarisDaerah, Kepala Dinas dan 10 responden aparatur Badan Perencanaan PembangunanDaerah yang terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang 4 orang,Kepala Sub Bidang 2 orang dan Kepala Sub Bagian 2 orang. Membuat matriks analisisdengan maksud untuk melihat kesesuaian antara unsur-unsur pemberdayaan sumberdaya aparatur dengan indikator pendidikan, pelatihan dan mutasi pegawai dalampenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya aparatur padaBappeda Kabupaten Puncak Jaya melalui pendidikan, pelatihan dan mutasi pegawaibelum optimal hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan/kemampuan aparaturBappeda dalam mengimplementasikan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi.Hal ini terlihat dari masih banyaknya dokumen perencanaan yang belum dibuat sepertiRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), Rencana Strategis Bappeda, Rencana Kerja Bappeda, masihrendahnya sikronisasi program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sertahasil monitoring dan evaluasi belum dilaporkan secara tertulis kepada Bupati PuncakJaya.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000015979
005 20170502181837
008 170502||||||||| | ||| |||| ||ind||
024 0 $a--massora-17206
024 0 $a/Tesis/Pengembangan Wilayah/
035 0010-0517015979
041 $a ind
042 $adc
100 0 $a MASSORA
245 0 0 $a ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
246 0 $aAN ANALYSIS ON THE POLICY OF OFFICIAL RESOURCES EMPOWERMENT IN THE IMPLEMENTATION OF MAIN DUTY AND FUNCTIONS OF LOCAL DEVELOPMENT PLANNING BOARD OF PUNCAK JAYA REGENCY 2010
260 $b #PUBLISHER# $c 2015
520 $a Analisis Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur dalamPelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Puncak Jaya (dibimbing oleh Hamka Naping dan T.R. Andi Lolo).Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana kebijakan pemberdayaansumber daya aparatur berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Puncak Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif kualitatif dengan mewawancarai Bupati Puncak Jaya, SekretarisDaerah, Kepala Dinas dan 10 responden aparatur Badan Perencanaan PembangunanDaerah yang terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang 4 orang,Kepala Sub Bidang 2 orang dan Kepala Sub Bagian 2 orang. Membuat matriks analisisdengan maksud untuk melihat kesesuaian antara unsur-unsur pemberdayaan sumberdaya aparatur dengan indikator pendidikan, pelatihan dan mutasi pegawai dalampenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya aparatur padaBappeda Kabupaten Puncak Jaya melalui pendidikan, pelatihan dan mutasi pegawaibelum optimal hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan/kemampuan aparaturBappeda dalam mengimplementasikan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi.Hal ini terlihat dari masih banyaknya dokumen perencanaan yang belum dibuat sepertiRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), Rencana Strategis Bappeda, Rencana Kerja Bappeda, masihrendahnya sikronisasi program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sertahasil monitoring dan evaluasi belum dilaporkan secara tertulis kepada Bupati PuncakJaya.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 0 $a Pengembangan Wilayah
655 0 $adc_document$2local
655 0 $as2$2local
700 0 $a #CONTRIBUTOR#
786 0 $n#SOURCE#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n1
787 0 $n12015-05-04 10:36:02--massora-17206-1-10-masso-).pdf./files/disk1/345/--massora-17206-1-10-masso-).pdf/download.php?id=1473010-MASSORA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf912919
787 0 $n12015-05-04 10:36:02--massora-17206-1-10-masso-).pdf./files/disk1/345/--massora-17206-1-10-masso-).pdf/download.php?id=1473010-MASSORA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf912919
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --massora-17206-1-10-masso-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA : Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi / MUH. YANI BALAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAINYA ANALISIS KESESUAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DENGAN PERSYARATAN JABATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : An Analysis On The Suitability Between Official Human Resources And Position Requirements In Sidenreng Rappang Regency / ANDI NILWANA PILIHAN MODA PETE-PETE DAN OJEK DI KOTA MAJENE SULAWESI BARAT : THE CHOICE OF MODES PETE-PETE AND OJEK IN MAJENE TOWN WEST SULAWESI BARAT / WAHYUNI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI : Determination of Handling Priority of Road in Mandonga District of Kendari City / JANY Show More