Cite This        Tampung        Export Record
Judul TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang ANDI DZUL IKHRAM NUR
Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.
Penerbitan #PUBLISHER# 2015
ISMN --andidzulik-17067
/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Administrasi Negara/
Subjek Hukum administrasi negara
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan untuk mengetahui Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, dan Pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dianalisa secara content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah pada dasarnya didasari oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Namun, pemerintah diberikan ruang gerak untuk menjalankan aktivitasnya di luar yang diatur dari undang-undang, yang disebut diskresi. Adapun tindakan pemerintah yang tidak berdasar kepada kedua hal tersebut maka disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini selanjutnya terbagi atas tiga bagian. Kemudian, kebijakan pejabat tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi ilmu hukum. Sekalipun kebijakan tersebut diambil dari suatu proses yang diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kompetensi pengujiannya hanya terletak pada penyalahgunaan kewenangan itu, bukan pada kebijakannya. Penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan pelanggaran administratif. Adapun tujuan yang mendasari tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pejabat tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000015840
005 20170502181108
008 170502||||||||| | ||| |||| ||ind||
024 0 $a--andidzulik-17067
024 0 $a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Administrasi Negara/
035 0010-0517015840
041 $a ind
042 $adc
100 0 $a ANDI DZUL IKHRAM NUR
245 0 0 $a TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
246 0 $a#TITLE_ALTERNATIVE#2015
260 $b #PUBLISHER# $c 2015
520 $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan untuk mengetahui Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, dan Pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dianalisa secara content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah pada dasarnya didasari oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Namun, pemerintah diberikan ruang gerak untuk menjalankan aktivitasnya di luar yang diatur dari undang-undang, yang disebut diskresi. Adapun tindakan pemerintah yang tidak berdasar kepada kedua hal tersebut maka disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini selanjutnya terbagi atas tiga bagian. Kemudian, kebijakan pejabat tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi ilmu hukum. Sekalipun kebijakan tersebut diambil dari suatu proses yang diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kompetensi pengujiannya hanya terletak pada penyalahgunaan kewenangan itu, bukan pada kebijakannya. Penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan pelanggaran administratif. Adapun tujuan yang mendasari tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pejabat tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.
540 $a#RIGHTS#
546 $aBahasa Indonesia
650 0 $a Hukum administrasi negara
655 0 $adc_document$2local
655 0 $as1$2local
700 0 $a Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.
786 0 $n#SOURCE#
786 0 $n#SOURCE_URL#
787 0 $n1
787 0 $n12015-04-27 10:32:10--andidzulik-17067-1-15-andi-).pdf./files/disk1/342/--andidzulik-17067-1-15-andi-).pdf/download.php?id=1461515-ANDI DZUL IKHRAM NUR(FILEminimizer).pdfapplication/pdf893234
787 0 $n12015-04-27 10:32:10--andidzulik-17067-1-15-andi-).pdf./files/disk1/342/--andidzulik-17067-1-15-andi-).pdf/download.php?id=1461515-ANDI DZUL IKHRAM NUR(FILEminimizer).pdfapplication/pdf893234
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 --andidzulik-17067-1-15-andi-).pdf pdf Baca Online
Content Unduh katalog