02890 2200289 4500001002100000005001500021035002000036008003900056042000700095024001700102024005200119546002100171787018400192540001300376786001700389246001000406655002300416041000800439100001000447700001800457245013400475260004800609520188300657650003002540084001802570250001202588INLIS00000000000897520200416041830 a0010-0517008975200416 | | |  adc0 a--fadel-95290 a/Skripsi/Hukum / Law/Hukum Administrasi Negara/ aBahasa Indonesia0 n12015-01-08 09:50:03--fadel-9529-1-12-fadel-).pdf./files/disk1/191/--fadel-9529-1-12-fadel-).pdf/download.php?id=935912-FADEL-B 111 08 759(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1175747 a#RIGHTS#0 n#SOURCE_URL#0 a-2012 02localadc_document aind0 aFADEL0 a#CONTRIBUTOR#1 aTINJAUAN YURIDIS PRINSIP ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA /cFADEL aUniversitas Hasanuddin :bFak. Hukum,c2012 aPenelitian ini memiliki dua tujuan, pertama menjelaskan kondisipenyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,kedua menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar MahkamahKonstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non ultrapetita menurut ketentuan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011.Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, dengan lokasi penelitian padakantor Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan dengan mengumpulkan data-datadari berbagai literatur dan situs internet. Adapun penelitian yang digunakan adalahpenelitian pustaka (library research), hasil analisis data disajikan secaradeskriptif, yakni memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan peramasalahanyang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Teknik analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-datasekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.Hasil penellitian menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangikonstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yangbersifat ultra petita:Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuahundang-undang yang dimohonkan untuk di judicial review sudah tidak sesuai dariUUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakanikut tidak berlaku; Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjagakonstitusi (guardian of constitution), sehingga jika perlu dalam putusannyamungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demiterwujudnya keadilan substantif; Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifatpublik yang berlaku untuk semua orang; Petitum yang termuat dalam setiappermohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini denganseadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultrapetita demi tercapainya keadilan. aHUKUM ADMINISTRASI NEGARA aSKR-H12 FAD t aSkripsi