02832 2200289 4500001002100000005001500021035002000036008003900056042000700095024002200102024003700124546002100161787018600182540001300368786001700381246001000398655002300408041000800431100001700439700001800456245010900474260004800583520185900631650002202490084001802512250001202530INLIS00000000000890620200327125649 a0010-0517008906200327 | | |  adc0 a--nanamarian-94550 a/Skripsi/Hukum / Law/Ilmu Hukum/ aBahasa Indonesia0 n12015-01-07 13:48:10--nanamarian-9455-1-11-nana-).pdf./files/disk1/190/--nanamarian-9455-1-11-nana-).pdf/download.php?id=928911-NANA MARIANA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1848100 a#RIGHTS#0 n#SOURCE_URL#0 a-2011 02localadc_document aind0 aNANA MARIANA0 a#CONTRIBUTOR#1 aPENGUASAAN TANAH DI DAL AM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONA L BANTIMURUNG - BULUSARAUNG MAROS /cNANA MARIANA aUniversitas Hasanuddin :bFak. Hukum,c2011 aPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penguasaantanah oleh masyarakat Dusun Tallasa di dalam kawasan hutan tamannasional, dan bagaimanahak-hak masyarakat atas kebijakan penetapankawasan hutan konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung.Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung khususnya kawasan yang berada di Dusun Tallasa, DesaSamangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Teknik penelitianmenggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yangmenggunakan teknikPurposife Samplingdengan responden 10 orang danhasil yang didapat dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yangterkait serta data sekunder berupa datayang diperoleh dari peraturanperundang-undangan yang terkait, buku-buku, tulisan atau makalah-makalah, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang menunjangdalam penulisan skripsi ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat dusun Tallasatidak bersedia meninggalkan wilayah mereka yang termasuk ke dalamkawasan taman nasional karena memiki alas hak bukti kepemilikan tanahyang diperoleh secara turun temurun dengan cara warisan, berupasertifikat dan rincik yang telah ada sebelum tahun 1960.Masyarakat jugamenganggap SPPT sebagai alas bukti hak, yang tidak bisa dijadikan alashakkarena hanya merupakan pungutan atas penguasaan tanah.Sedangkan mengenai hak-hak masyarakat, mereka merasa hak-hakmereka telah dilanggar karena pemerintah mengeluarkan keputusanpenetapan kawasan taman nasional secara sepihak. Jalan terbaik untukmengatasi tumpang tindih penguasaan tanah kawasan hutanTamanNasional Bantimurung Bulusaraungadalah dengan upaya dari pemerintahmelakukanpelepasan tanah hutan menjadi tanah hak milik (enclave)walaupun memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukantahap penurunan dari kawasan hutan konservasi ke hutan lindung sampaimenjadi kawasan bukan hutan. aHUKUM KEPERDATAAN aSKR-H11 MAR p aSkripsi