COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO : Collaborative Governance in The Preparation of The Revenue and Expenditure Budget of Wajo Regency / SYAMSUL BAHRI text Universitas Hasanuddin : Fak. Isipol, 2020 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo dalam perspektif collaborative governance, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor determinan yang berpengaruh pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo serta untuk mengungkapkan dan merekomendasikan model collaborative governance dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan fokus penelitian pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020. Sumber data diperoleh melalui informan yang terdiri dari; Pemerintah Kabupaten Wajo, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Staf perencana dan pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wajo, dan forum atau lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan dalam perspektif collaborative Governance, hal tersebut dapat dikemukakan pada beberapa temuan terkait proses kolaboratif dalam penyusunan APBD Kabupaten Wajo yang diukur dan ditunjukkan berdasarkan 5 (Lima) aspek, yakni; (1). Dialog tatap muka, (2). Membangun kepercayaan, (3). Komitmen terhadap proses, (4). Pemahaman bersama, dan (5). Hasil jangka pendek. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, faktor kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif merupakan faktorfaktor determinan yang berpengaruh pada proses penyusunan APBD Kabupaten Wajo. Selanjutnya, penelitian ini berhasil merekomendasikan sebuah model baru dalam penyusunan APBD kabupaten dan menemukan sebuah model dalam perspektif Collaborative governance yaitu CrossActor Concensus Collaborative Models. Proses kolaborasi aktor dan stakeholder yang partisipastif, komitmen dan konsensus, penyusunan APBD yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik.