TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN SOPPENG (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus.TKP/2018/Pn.Wns) / MISRUKIAH text Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2020 Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan hukum materil dari kasus Perusakan Hutan yang dilakukan oleh seorang petani biasa serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam memutus kasus Nomor 9/Pid.Sus.TKP/2018/Pn.Wns Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan yaitu, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengumpulkan sejumlah data dan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan pidana materil oleh Penuntut Umum pada perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus.TKP/2018/Pn.Wns. penulis berpendapat bahwa adanya kekeliruan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa. serta dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu, salah satu unsur Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan hukum materil dari kasus Perusakan Hutan yang dilakukan oleh seorang petani biasa serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam memutus kasus Nomor 9/Pid.Sus.TKP/2018/Pn.Wns Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan yaitu, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengumpulkan sejumlah data dan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan pidana materil oleh Penuntut Umum pada perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus.TKP/2018/Pn.Wns. penulis berpendapat bahwa adanya kekeliruan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa. serta dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu, salah satu unsur Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Ilmu Hukum