02292 2200157 4500001002100000005001500021035002000036245015300056100002500209250001200234300002200246260004800268084001800316650003000334520177000364INLIS00000000004880320190611073320 a0010-06190000781 aPENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT OLEH PELAKU USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MAKASSAR /cFIFDY NUR RAMADHANDY0 aFIFDY NUR RAMADHANDY aSkripsi a121 hlm. :bilus. aUniversitas Hasanuddin :bFak. Hukum,c2019 aSKR-H19 FIF p aHukum Administrasi Negara aPenelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundangundangan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Makassar dan beberapa usaha panti pijat di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, berita, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah terlaksana namum belum maksimal dikarenakan pemerintah masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 sedangkan masih ada peraturan yang lebih khusus yang menerapkan terkait Standar Usaha Panti Pijat (2) pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar telah terlaksana namum masih perlu memperhatikan unsur-unsur lain yang terdapat dalam peraturan lainnya yang masih memiliki keterkaitan, dalam hal ini dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Usaha Panti Pijat .