PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT OLEH PELAKU USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MAKASSAR / FIFDY NUR RAMADHANDY text Universitas Hasanuddin : Fak. Hukum, 2019 Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundangundangan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Makassar dan beberapa usaha panti pijat di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, berita, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah terlaksana namum belum maksimal dikarenakan pemerintah masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 sedangkan masih ada peraturan yang lebih khusus yang menerapkan terkait Standar Usaha Panti Pijat (2) pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran standar usaha panti pijat kepada pelaku usaha panti pijat oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar telah terlaksana namum masih perlu memperhatikan unsur-unsur lain yang terdapat dalam peraturan lainnya yang masih memiliki keterkaitan, dalam hal ini dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Usaha Panti Pijat . Hukum Administrasi Negara