02796 2200301 4500001002100000005001500021035002000036008003900056042000700095024002000102024003600122546002100158787017600179540001300355786001700368246002800385655002300413041000800436100002000444700005000464245009400514260007500608520168300683650008102366084001702447250001002464300002002474INLIS00000000000214220180420095735 a0010-0517002142180420 | | |  adc0 a--suparman-22090 a/Tesis/Isipol / social politic/ aBahasa Indonesia0 n12014-02-11 09:58:54--suparman-2209-1-13-supar-3.pdf./files/disk1/45/--suparman-2209-1-13-supar-3.pdf/download.php?id=219513-SUPARMAN-P0800210033.pdfapplication/pdf3619454 a#RIGHTS#0 n#SOURCE_URL#0 a#TITLE_ALTERNATIVE#2013 02localadc_document aind0 aS U P A R M A N0 aProf. Dr. Haselman, M.Si. Dr. Hamsinah, M.Si.1 aANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI KABUPATEN BONE /cSUPARMAN aUniversitas Hasanuddin :bFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,c2013 aPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminankesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone.Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalahkepesertaan, akses, mekanisme dan pendanaan. Data dikumpulkan melaluiobservasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis dataadalah kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone belum optimal, terutama dalam halkepesertaan, akses, mekanisme pelayanan, pendanaan dan mutu pelayanan.Dalam hal kepesertaan, masih terjadi kesenjangan jumlah KK pesertaJamkesmas dari kalangan warga miskin di setiap kecamatan, database yangoverlapping di puskesmas-puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan danpemerintah setempat. Dalam hal akses pelayanan kesehatan kepada pesertaJamkesmas baik secara kuantitas maupun kualitas pada wilayah 38 puskesmasdan 27 kecamatan di Kabupaten Bone belum sesuai target dalam pedomanpelaksanaan Jamkesmas. Dalam hal mekanisme pelayanan, belum sepenuhnyadidasarkan pada aspek keterjangkauan dan pertimbangan biaya sertaproporsionalitas bahkan masih menimbulkan konflik kepentingan dankesenjangan, overbirokratis yang terkadang menghambat peserta Jamkesmas.Sosialisasi dan pembinaan masih relatif kurang. Dalam hal pendanaan, masihterjadi kelambatan penyaluran dana yang menghambat pihak puskesmas maupunrumah sakit memberikan pelayanan serta masih adanya kekurangsesuaian antaraklaim INA-DRG dengan realitas pelayanan yang diberikan. Pelaksanaankebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh empat faktor yaitukomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. aImplementasi, kebijakan, Jamkesmas, kepesertaan, akses, mekanisme, pendanaan aS2-S13 SUP a aTesis a292 hlm :bilus