Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature (Suatu kajian Putusan MK No.102/PUU-VII/2009) RIZAL text local s1 local dc_document 2015 ind Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang bersifat Positive Legislature,dan Untuk mengetahui legalitas dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature.Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan data dilakukan dengan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Dasar pertimbangan hukum hakim yang menjadi landasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan yang bersifat Positive legislature adalah sebebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang berpotensi kehilangan hak pilihnya dalam Pilpres 2009, juga sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi, untuk menghindari chaos saat pilpres 2009 perlu juga dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan, pun kita pahami bersama bahwa hakim dalam menjalankan kewenangannya dilengkapi dengan diskresi (kebebasan) yang dijamin dalam oleh undang-undang. Selain jaminan kebebasan, hakim juga di berikan jaminan independensi, yang dijadikan sebagai dasar untuk mengeyampingkan undang-undang ketika akan membelenggu hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan tersebut jua lahir karena mendesaknya waktu, yang mustahil bagi cabang kekuasaan lain untuk mebuat aturan, karena pada saat itu sudah terjadi kekosongan hukum, sehinnga putusan ini lahir dengan mengedepankan unsurkeadilan subtantif 2) Legitimasi putusan MK No.102/PUU-VII/2009 dapat dilihat dengan sambutan masyarakat yang mengapresiasi putusan tersebut, karena putusan tersebut telah menyelamatkan hak-hak rakyat, yakni hak untuk memilih yang telah dijamin oleh Konstitusi dan dunia internasional, pundalam hal ini tidak ada chaos yang terjadi pada pemungutan suara Pilpres 2009, selain masyarakat, organ pelaksana pemilu lain juga mendukung putusan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya surat edaran KPU yang berisi criteria dan persyaratan pemilih, serta kandidat presiden dan wakil presiden Pilpres 2009, artinya segenap warga negara patuh terghadap putusan tersebut. Legalitas putusan ini disebabkan karena adanya kebebsan interpretasi oleh hakim dalam memutus suatu perkara, serta adanya jaminan kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. hukum administrasi negara Copyright Â(c) 2001 by . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.